RADARSUMATERA.COM/BINJAI
Kondisi Pasar-pasar Tradisonal di kota Binjai yang dibangun dari
dana APBD banyak yang mubazir ,Kondisi ini di nilai karena disebabkan oleh
para pedagang enggan menempati pasar ini karena tempat yang tak memadai
akhirnya pasar ini pun terbengkalai. Adapun pasar yang tidak beroperasi diantaranya
adalah, Pasar Rambung, Pasar Berngam,Pasar Bundar,Pasar Tavip dan Pasar
Tunggurono.
Dengan kondisi ini, Ketua LSM KHI (Komunitas Hijau Indonesia) Ikhsan,Meminta
Pemko Binjai dibawah kepemimpinan Walikota Binjai, Idaham untuk tidak mengabaikan
bangunan yang sudah dibangun dengan uang rakyat yang berjumlah milyaran rupiah
itu.
“Kita lihat pembangunan aset-aset
daerah banyak yang kurang pas perencanaannya atau bisa dikatakan gagal dalam perencanaan baik secara teknis maupun sosial sehingga uang negara sia-sia, contohnya pasar tradisional yang di berngam, Pasar di tunggorono, Sky cross
dan Pasar Rambung. Sangat disayangkan,sudah hampir 2 periode kepemimpinan
H. M. Idaham, SH, Msi Tapi beliau tidak serius dalam melakukan pengelolaan terhadap pasar-pasar tradisioanal tersebut dan terkesan mengabaikan bangunan yang
didanai menggunakan dana APBD ini, sehingga sekarang mubazir dan bangunan tersebut menjadi
rusak” Ujar Ikhsan.
Belum lagi, lanjut Ikhsan pembangunan Pasar Tradisional Berngam yang
juga terbengkalai hingga saat ini.
“ dimana pada masa Walikota sebelumnya pasar tradisional Berngam dibangun dan secara nyata tidak berhasil dan salah satu penyebabnya adalah para pedagang enggan berjualan dipasar tersebut. Namun hal yang paling aneh dengan kondisi tersebut, justru dimasa pemerintahan Walikota sekarang Pasar Berengam di revitalisasi (dihancurkan dan di bangun kembali) oleh Pemerintah Kota Binjai. Namun kembali para pedagang enggan juga menempati pasar ini dan akhirnya pasar ini pun terbengkalai untuk kedua kalinya, ini di duga
menjadi ajang untuk meraih keuntungan dari pembangunan tersebut atau proyek Sim Salabim.” bebernya.
Ikhsan menambahkan,”Selama dua periode kepemimpinan Idaham entah sudah
berapa miliar dana Pemerintah Pusat dialokasikan untuk pembangunan fisik, baik
gedung dan infrastruktur yang dalam skala kualitas dan pemberdayaannya kerap
tidak tersentuh pengawasan sebagaimana semestinya. Alhasil banyak pekerjaan
tidak bertahan lama bahkan hanya berusia sebatas setelah serah terima.”ungkapnya.