Sosialisasi Layanan Pengadaan, Mitigasi Resiko Proses

Radarsumatera I Medan : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Dr HT Erry Nuradi menekankan pentingnya pemahaman terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebab sebagai bagian dari pelayanan umum, hal ini merupakan aktifitas yang sering mendapat sorotan publik berdasarkan banyaknya sanggahan dalam proses lelang hingga berujung ke pengadilan.
 

Hal itu disampaikan Gubernur dalam sambutannya membuka kegiatan Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2017 dengan tema Mitigasi Resiko Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di Hotel Polonia Medan, Selasa (31/10/2017). Hadir diantaranya Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wil I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihandoyo, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Eric Aruan, serta sejumlah kepala daerah.

“Kegiatan ini untuk mensosialisasikan keberadaan ULP, dengan mengundang LKPP. Sehingga nanti banyak informasi dan aturan yang perlu diketahui oleh para pelaksana maupun juga dari pihak penyedia jasa konstruksi, sehingga kita sama-sama bisa satu persepsi tentang hal yang berhubungan dengan penyedian barang dan jasa yang sesuai mekanisme yang ada,” ujar Gubernur.

Gubernur juga berharap dengan kegiatan ini, seluruh pihak yang hadir dapat mengikuti dengan baik agar bermanfaat bagi semua pihak. Apalagi pemerintah telah memberikan perhatian serius terhadap pengadaan barang/jasa, ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berikut perubahannya.

“Perpres itu diharapkan menjadikan proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif serta akuntabel. Oleh karena itu, Perpres tersebut menjadi standar regulasi bidang pengadaan barang/jasa bagi seluruh lembaga pemerintah,” jelas Erry.

Selain itu, Gubernur juga menyebutkan bahwa ke depan, system e-katalog akan menjadi perhatian pemerintah provinsi (Pemprov) dalam hal penerapannya. Dengan begitu, belanja barang dan jasa akan semakin mudah dengan mengklik saja dan mencari apa yang dibutuhkan dalam hal pengadaan barang/jasa.

“Tentu ini (e-katalog) baru bagi kita, tetapi juga baik. Karenanya perlu kita diskusikan, termasuk dalam pertemuan ini,” sebutnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Eric Aruan menjelaskan bahwa proses pengadaan barang/jasa sejatinya telah berjalan sejak lama melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun menurutnya seluruh pihak khususnya pokja (kelompok kerja) yang ada di kabupaten/kota dan provinsi harus semakin baik, memiliki cara untuk melihat bagaimana pengadaan barang/jasa lebih baik lagi.

“Sehingga ini tidak lagi dikooptasi oleh kepentingan, tetapi betul-betul mencari apa yang paling efisien dan paling baik untuk bagusnya pelaksanaan pemerintahan ini,” kata Eric.

Karena itu lanjutnya, sosialisasi harus terus dilakukan mengingat kemungkinan banyak yang belum mengetahui. Selain itu, kegiatan ini juga menambah pengetahuan. Sehingga sekalipun sudah memiliki kemampuan, harus ditambah dan diasah, termasuk tingkat kejujuran dan kemauan yang baik untuk bisa berubah lebih maju.

“Intinya bagaimana integritas dan kinerja pokja di kabupaten/kota serta provinsi bisa lebih baik lagi,” katanya. (ss)