Radarsumatera-Medan: Kondisi sosial kemasyarakatan Sumatera Utara
(Sumut) saat ini menunjukkan tren yang membaik. Hal itu ditandai
dengan menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 9,22 % dari tahun sebelumnya
9,28 % dari jumlah total penduduk Sumut.
“Selain
itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 5,60 %, dari tahun
sebelumnya tercatat sebesar 6,23 %,” kata Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj
Gubsu) Drs Eko Subowo MBA ketika menerima kunjungan Kuliah Kerja Dalam Negeri
(KKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) POLRI Dikreg ke 27, di ruang
kerjanya, Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (31/7).
Kepada
rombongan KKDN Sespimti, Eko Subowo juga menyampaikan tentang capaian kondisi
makro ekonomi dan sosial Sumut. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2017
sebesar 5,12 %. Kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan nasional,
yang tumbuh sebesar 5,07 %. Dengan capaian PDRB atas harga berlaku
tahun 2017 sebesar Rp 684,07 triliun.
Sedangkan
untuk PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan di tahun 2017
sebesar Rp 487,53 triliun. Dengan besaran PDRB perkapita atas harga berlaku di
tahun 2017 sebesar Rp 514,19 juta di prediksi naik menjadi Rp 543,02 juta di
tahun 2018. Serta realisasi investasi tahun 2017 sebesar Rp 31,92 triliun yang
bersumber dari investasi dalam negeri sebesar Rp 11,68 triliun dan
investasi asing sebesar Rp 20,24 triliun.
Eko
Subowo juga menjelaskan, pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara
merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui
penyelesaian proyek-proyek prioritas nasional yang sedang dan telah ditampung
dalam RKP 2018. Diantaranya, pengembangan destinasi wisata Danau Toba menuju
Monaco of Asia, yang meliputi pelebaran jalan, pembangunan jalan bebas hambatan
dan pembangunan sarana prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di Danau
Toba dan percepatan operasionalisasi Badan Otorita Danau Toba.
Selain
itu, pembangunan infrastruktur pendukung bagi Kawasan Ekonomi Khusus Sei
Mangkei, yang meliputi pembangunan jalan bebas hambatan, pembangunan jalan
kereta api dan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Belawan. Serta pembangunan
infrasruktur lainnya, yang perlu dukungan pemerintah pusat antara lain,
pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi, pembangunan mass rapid transit
(MRT) - Monorel (Mebidangro).
Pembangunan
bendungan Lau Simeme, pengembangan kota baru melalui pembangunan kawasan
terpadu bandara (aerotropolis), pengembangan pelabuhan Palimbungan Ketek di
Kabupaten Mandailing Natal, pengembangan bandara Aek Godang, bandara Pinang
Sori dan bandara Binaka, serta bandara Sibisa.
Sebelumnya,
Ketua Tim Rombongan KKDN Sespimti Polri Dikreg ke -27 Brigjen Pol Drs Pietrus
Waine SH MHum menyampaikan, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan
kepemimpinan yang professional, modern dan terpercaya melalui
‘democratic policing’ guna mengantisipasi dampak dinamika politik ekonomi
global dalam rangka pembangunan nasional.
Para
peserta Sespimti Polri Dikreg ke-27 merupakan peserta terpilih dari
sejumlah perwira polri yang mengikuti seleksi dan mendapatkan kesempatan
mengikuti Sespimti Polri. (Sugandhi Siagian)
Komentar
Posting Komentar