Dugaan Penyelewengan Dana,Kepala BKD Dan Kepala Inspektorat Kota Binjai Di Periksa Kejaksaan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, Amir Hamzah (Kiri) dan Kepala Inspektorat Kota Binjai, Aspian (Kanan)

RADARSUMATERA.COM/BINJAI

- ‎Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, Amir Hamzah dan Kepala Inspektorat Kota Binjai, Aspian memenuhi panggilan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai, Kamis (4/10).

Panggilan kedua pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Binjai itu terkait dugaan penyelewengan uang negara di Dinas Pendidikan Kota Binjai yang diduga melibat oknum pejabat instansi tersebut hingga Unit Pelayanan Teknis (UPT) Binjai Utara. Perkara yang sudah masuk tahap penyidikan itu bermula dari seorang oknum guru bernama Demseria Simbolon bolos ngajar di Sekolah Dasar Negeri 027144 sejak 2010 lalu.

Meski bolos, gaji yang bersangkutan tetap mengalir. Besaran gaji Demseria Simbolon bervariasi. Tapi, gaji Demseria terus mengalir sejak 2010 hingga Februari 2018 ‎dengan gaji kotor sebesar Rp4.367.900.

Menurut Ketua TOPAN RI Kota Binjai, Arif Budiman Simatupang, jika gaji yang bersangkutan dikalikan 86 bulan menjadi sebesar Rp375.639.400. "Perbuatan ini bukan di ranah disiplin ASN lagi akar masalahnya. Namun ada upaya untuk bekerjasama mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara," ujar Arif. Sayangnya, hal tersebut tidak mendapatkan sikap tegas dari Disdik Kota Binjai. Bahkan, Arif menduga, ada keterlibatan Kepala SDN 027144 Binjai Utara Sulasih, Kepala UPT Disdik Binjai Utara Emi Sutrisnawati, Bendahara UPT Disdik Binjai Utara Irwan Khotib Harahap hingga Kabid Dikdas Disdik Binjai.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Binjai, Asepte Gaulle Ginting membenarkan adanya pemanggilan untuk kedua pejabat di lingkungan Pemko Binjai tersebut. Menurut dia, Amir Hamzah sudah dipanggil dua kali dalam perkara ini. Mantan Kasi Pidsus Kejari Batubara itu menambahkan, ada 8 orang yang sudah dipanggil dalam perkara Demseria Simbolon ini. Namun, kata dia, yang memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 6 orang.

 "Demseria ini guru SD Negeri sudah lama tidak masuk, tapi gaji jalan. Semalam ada juga kami periksa dari jam 11, yang kemudian break istirahat solat makan. Lalu dilanjut lagi hingga (solat) Magrib," ujar Asepte didampingi Kasi Intel Kejari Binjai, Erwin Nasution.

//Oknum Pejabat PT Taspen Mangkir //

Ada hal yang fatal diduga dilakukan PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Medan. Adalah, perusahaan plat merah itu mencairkan dana kematian Demseria Simbolon yang diajukan suaminya, Adesman Sagala tahun 2014 lalu. Padahal, Demseria belum wafat. ‎Diduga tanpa melakukan pengecekan akurat, PT Taspen mencairkan dana kematian Demseria yang penerimaan pertama pada 5 Mei 2014 lalu sebesar Rp59.179.200 dan penerima kedua sebesar Rp3.207.300 pada 23 November 2014.

Sehingga total dana kematian yang dicairkan PT Taspen itu sebesar Rp62.386.500 mengalir ke rekening Bank Rakyat Indonesia Pajak Tavip atas nama Adesman Sagala. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp438.025.900.‎ Asepte melanjutkan, penyidik juga tengah melakukan penyidikan terhadap perkara yang diduga melibatkan oknum pejabat PT Taspen.

Namun, kata dia, oknum pejabat PT Taspen yang diminta untuk ngadap ke penyidik mangkir atau tidak datang. "Yang dipanggil Muhaimin Adami, Kabid Layanan dan Manfaat PT Taspen Cabang Pematangsiantar jabatannya sekarang. Tapi yang dipanggil ini tidak datang, ada kegiatan lain. Jadi mereka mohon dijadwalkan ulang, pada 8 Oktober 2018," kata Asepte.

Pencairan dana kematian yang disalurkan PT Taspen berkat adanya surat kematian yang dibuat Adesman Sagala. Penyidik menduga, Adesman Sagala yang mengurus semua dokumen administrasi kematian fiktif tersebut yang kemudian diajukan kepada PT Taspen. ‎ "Pemanggilan PT Taspen ini dilakukan dengan maksud penyidik mau tahu apa dasarnya PT Taspen mencairkan dana tersebut. Untuk Demseria Simbolon, belum dipanggil," tandas Asepte. (RS1)