Radarsumatera-Medan: Wakil Gubernur
(Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengatakan perlu adanya
pengawasan pergerakan harga, khususnya cabai yang mempunyai andil terbesar
mempengaruhi inflasi di Sumut, yakni sebesar 0,91%. Pengawasan harga cabai
perlu dilakukan mulai dari saat panen di tingkat petani hingga di pasaran.
Apalagi, harga cabai di provinsi lain relatif
lebih tinggi dari Sumut. Sehingga banyak cabai asal Sumut yang dijual ke
provinsi lain. Akibatnya, pasokan cabai di daerah ini menjadi langka dan harganya
cenderung naik.
”Ini yang menjadi tugas kita.
Bagaimana komoditi kita ini tidak keluar ke provinsi lain. Bagaimana kita
sebagai pemerintah bisa membantu mengawasi harga,” ujar Wagub Musa Rajekshah
saat memimpin rapat pengendalian inflasi, khsususnya cabai, bersama Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di ruang FL Tobing, lantai 8, Kantor Gubernur
Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (6/11).
Wagub mengatakan, perlu adanya
kerjasama dalam pengendalian inflasi di Sumut. Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Sumut tidak bisa bekerja sendiri dan perlu dukungan dari unsur Forkopimda
Sumut. Salah satunya adalah kepolisian dalam pengawasan harga di lapangan.
Selain itu, kepada para petani,
menurutnya, juga perlu diberikan pengetahuan dan pembinaan untuk meningkatkan
produksi komoditas tanaman, khususnya cabai. “Tidak hanya sebatas berserah diri
kepada alam, yang di daerah kita hanya dua iklim. Harus diikuti juga dengan
teknologi yang berkembang,” sebut Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.
Sebelumnya dipaparkan, beberapa
komoditas yang banyak mempengaruhi inflasi, menurut data dari Bank Indonesia
Sumut, yakni bawang merah, beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam
dan angkutan udara. Cabai merah tercatat memiliki andil terbesar terhadap
inflasi sebesar 0,91%.
.
Pjs Kepala Perwakilan Bank
Indonesia Sumut Hilman Tisnawan mengatakan bahwa di TPID dalam pengendalian
inflasi ada beberapa yang sudah dirumuskan, yaitu meliputi jangka panjang dan
jangka pendek. Jangka pendek misalnya seperti operasi pasar. Sedangkan untuk
yang panjang yaitu upaya mempercepat pembentukan BUMD. “Seperti di TPID Kota
Medan PD Pasar Jaya sehingga bisa mengawasi harga,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Tisnawan,
membangun sistem bantuan kepada petani. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah
sering memberi bantuan alat-alat sarana produksi dan benih. Tetapi
keberlangsungannya tidak ada.
“Oleh karenanya, ke depan polanya diubah
menjadi membina petani bagaimana mereka melakukan kelembagaannya secara
modern.. Sehingga petani itu benar-benar menjadi petani, bukan hanya bergantung
kepada bantuan. Setelah dibina mereka diajari mencatat keuangan, kapan mereka
tanam, kapan mereka panen. Dan akhirnya menjamin produksi,” katanya.
TPID lanjutnya, juga
merumuskan upaya untuk memperkuat hilirisasi. Seperti cabai, kalau produksi
melimpah, problemnya adalah tidak ada yang menampung hasil panen, sehingga
harga murah. “Hilirasasinya seperti sambal olahan. Yang bisa mengatasi jika
produksinya melimpah,” sebutnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut
Kepala Perum Bulog Sumut Benhur Ngkaimi, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan
Kesejahteraan Ibnu Sri Hutomo, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Ashar Harahap, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Dahler Lubis,
Kepala Dinas Perindag Alwin, Kepala Balitbang Effendy Pohan, Kepala Biro Bina
Perekonomian Ernita Bangun, Anggota TPID, Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setdako Medan Qamarul Fattah, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Karo dan Deliserdang,
dan perwakilan KPPU.(Sugandhi Siagian)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar