RADARSUMATERA.COM/Binjai
Pimpinan Cabang BRI Binjai Nartha Simamora turut mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI), Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Binjai, Jumat (10/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri dan Menteri PKP RI meninjau langsung kondisi Perumahan Syalica 3, Jalan M.T. Haryono, Lingkungan III, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara. Kedua menteri meninjau kondisi baik bagian luar maupun dalam, khususnya di rumah milik Bapak Bayu Permana Putra.
Kunjungan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan program pemerintah di sektor perumahan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan terkait Program Bebas Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berjalan efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain melakukan peninjauan, kedua menteri juga menggelar dialog dan sesi tanya jawab dengan warga Perumahan Syalica 3. Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan aspirasi dan pertanyaan seputar program BPHTB, proses perizinan PBG, serta akses pinjaman perumahan dengan suku bunga ringan yang difasilitasi oleh Bank BRI.
Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat pemerataan hunian layak bagi masyarakat, sekaligus memberikan kemudahan dalam kepemilikan rumah.
Ditempat yang sama, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dan pengawasan yang berkelanjutan agar setiap program pemerintah dapat tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi warga.
Sementara itu, Pimpinan Cabang BRI Binjai Nartha Simamora menyampaikan, sebagai bank penyalur KUR terbesar sekaligus penyalur utama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), BRI berkomitmen mendukung Program 3 Juta Rumah.
" Secara Nasional, BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.387 triliun kepada 45 juta debitur. Penyaluran FLPP juga meningkat dari 17 ribu unit pada 2024 menjadi 25 ribu unit di 2025," ungkap Nartha.
Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi juga mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah di Kota Binjai. Ia meminta warga agar tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar atau penyimpangan di lapangan.
“Kalau ada oknum yang bermain, terutama di dinas terkait seperti Perkim atau PUTR, segera laporkan kepada saya atau Pak Wali Kota. Kami akan menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pungli,” tegasnya.(Rs1)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar