Medan -
Wali Kota Binjai, Drs. Amir Hamzah, MAP., didampingi Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak, S.Sos. MM., serta seluruh unsur pemangku kepentingan Pemerintah Kota Binjai hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan pada Rabu & Kamis, 22-23 April 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dan dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan aspirasi masyarakat.
Adapun tema pembangunan yang diusung dalam RKPD Sumatera Utara Tahun 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah.”
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa capaian pembangunan di Sumatera Utara tergolong baik, meskipun belum merata di seluruh wilayah.
“Sumatera Utara dalam indikator pembangunan relatif bagus, tetapi belum merata,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 76,47, lebih tinggi dibandingkan IPM nasional sebesar 75,90. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) di Sumatera Utara secara umum cukup baik.
Namun demikian, ia menekankan adanya ketimpangan antar daerah. Kota-kota seperti Medan, Pematangsiantar, dan Tebing Tinggi mencatat angka IPM tinggi, sementara sejumlah wilayah di Kepulauan Nias masih berada di bawah rata-rata.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap daerah terdampak bencana di wilayahnya. “Tahun 2027 menjadi titik krusial untuk memastikan program yang telah dirancang sejak 2025 dan dijalankan pada 2026 dapat berlanjut dan berkembang,” ujarnya.
Bobby juga mengungkapkan bahwa salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB. Program ini awalnya difokuskan di wilayah Kepulauan Nias, namun kemudian diperluas ke daerah terdampak bencana yang terjadi pada 2025.
Selain sektor pendidikan, pemerintah provinsi juga memprioritaskan sektor kesehatan, salah satunya melalui penambahan tenaga dokter spesialis.
“Pada 2025, kami telah menempatkan 18 dokter spesialis di Kepulauan Nias. Ke depan, pada 2027 akan diperluas ke daerah lain,” jelas Bobby.
Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi rencana semata, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar