RADAR SUMATERA.COM
| MEDAN ~ Peredaran mie berformalin di Sumatera Utara terus saja ditemukan.
Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Medan (Unimed) M Ishak, ada
tiga aspek yang menyebabkan peredarannya sulit diberantas.
"Ketiga aspek tersebut yakni tersedianya pasar, hukum yang fleksibel, serta banyaknya para pembeli. Ketiga hal ini dilihat pelaku usaha sebagai peluang," katanya kemarin di Medan.
Untuk pasar, terang Ishak, pelaku dengan mudah memproduksi mie berformalin lalu menjualnya. Hal ini juga ditopang dengan tingkat konsumsi yang tinggi dari masyarakat sebagai para pembeli.
"Hukum yang ada juga tidak bisa memberikan efek jera. Akibatnya, meski satu industri ditutup, maka akan tetap ada industri lain yang memproduksi mie berformalin," jelasnya.
Oleh karenanya, sebut dia, bila ingin memberantas peredaran mie berformalin, pemerintah harus menjadikan ketiga aspek itu sebagai landasan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus signifikan.
"Balai POM juga harus rutin melakukan pengawasan. Jangan hanya muncul disaat momen-momen hari besar saja," terangnya.
Namun, menurut Ishak, hal yang cukup penting dalam memberantas peredaran mie berformalin adalah dengan membuka identitas pelakunya ke publik.
"Hal ini juga untuk memberikan shock terapi bagi pelaku usahanya. Karenanya identitasnya harus diekspose. Jadi jangan hanya disembunyikan untuk kalangan tertentu saja," pungkasnya. (IMC/SS)
"Ketiga aspek tersebut yakni tersedianya pasar, hukum yang fleksibel, serta banyaknya para pembeli. Ketiga hal ini dilihat pelaku usaha sebagai peluang," katanya kemarin di Medan.
Untuk pasar, terang Ishak, pelaku dengan mudah memproduksi mie berformalin lalu menjualnya. Hal ini juga ditopang dengan tingkat konsumsi yang tinggi dari masyarakat sebagai para pembeli.
"Hukum yang ada juga tidak bisa memberikan efek jera. Akibatnya, meski satu industri ditutup, maka akan tetap ada industri lain yang memproduksi mie berformalin," jelasnya.
Oleh karenanya, sebut dia, bila ingin memberantas peredaran mie berformalin, pemerintah harus menjadikan ketiga aspek itu sebagai landasan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus signifikan.
"Balai POM juga harus rutin melakukan pengawasan. Jangan hanya muncul disaat momen-momen hari besar saja," terangnya.
Namun, menurut Ishak, hal yang cukup penting dalam memberantas peredaran mie berformalin adalah dengan membuka identitas pelakunya ke publik.
"Hal ini juga untuk memberikan shock terapi bagi pelaku usahanya. Karenanya identitasnya harus diekspose. Jadi jangan hanya disembunyikan untuk kalangan tertentu saja," pungkasnya. (IMC/SS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar