KPK Berharap Dukungan Dari Wartawan Terkait Korupsi Di Sumut - Media Radar Sumatera

Breaking

Home Top Ad

Komunitas Hijau Indonesia

Jumat, 07 April 2017

KPK Berharap Dukungan Dari Wartawan Terkait Korupsi Di Sumut

Radar Sumatera/Medan

~Di sela-sela acara lanjutan Monitoring Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Balai Kota Medan,Rabu (5/4/2017).Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Adlinsyah Nasution mengungkapkan kepada sejumlah wartawan bahwa KPK menaruh perhatian khusus ke Sumut, karena sudah dua kali berturut-turut Gubsu terkena kasus korupsi.

Adlinsyah mengatakan "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta bantuan para wartawan untuk memberikan saran maupun masukan terkait upaya pencegahan korupsi di wilayah Sumatera Utara.
Semua masukan itu dinilai sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan Sumut bebas korupsi. Sebab, KPK ingin Sumut segera berbenah dan mengubah citranya."Ujarnya

Tambahnya “Sumut sebagai salah satu provinsi utama Indonesia dan Medan sebagai kota besar ketiga yang memiliki penduduk terbesar ketiga di luar Pulau Jawa, sudah selayaknya Sumut berbenah dan mengubah diri,” tegasnya.

Dalam diskusi ini tercuat  bahwa permasalahan proyek pembangunan Podomoro City Deli, dan Center Point Mall, lahan sungai bersertifikat, kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang reklame dan parkir, dan permasalahan lainnya.
Ardiansyah tak heran adanya beberapa proyek raksasa yang bermasalah. Hal ini merupakan modus baru dalam kasus korupsi.

“Memberikan sesuatu bukan dalam bentuk rupiah tapi proyek. Saya juga tahu banyak aset Pemko Medan yang bermasalah. Center Point itu juga bermasalah, PT KAI sudah minta tolong ke KPK. Mereka sudah menang, tapi tetap tak bisa dieksekusi. Ini gila kan,” sebutnya.

Di hadapan sejumlah pejabat Pemko Medan, dia mengungkapkan secara rata-rata, berbagai kasus korupsi berangkat dari tiga area yakni pelayanan publik, khususnya proses permohonan perijinan, perencanaan dan penganggaran serta pengadaan barang dan jasa.

Untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi, Adlinsyah menjelaskan awal tahun 2016, Satgas 3 unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menyodorkan komitmen rencana aksi kepada 15 pimpinan baru kabupaten/kota yang baru saja menyelesaikan pilkada.
“KPK berharap para pimpinan baru tersebut siap memulai pemerintahan dengan langkah yang bersih dan mengakhiri kepemimpinannya dengan baik tanpa tersangkut kasus,” katanya.

Dijelaskan Adlinsyah, sepanjang tahun 2016 tim Korsupgah KPK, melakukan pemetaan dan membuat rencana aksi untuk masing-masing daerah dengan target yang terukur dan dievaluasi berkala. Oleh karenanya, KPK telah meneken komitmen rencana aksi bersama ke-14 kabupaten/kota beberapa waktu lalu.

“Besok kita meneken komitmen rencana aksi bersama ke-19 kabupaten/kota sisanya di Sumut, guna melengkapi jumlah 33 kabupaten/kota dan berharap masing-masing daerah bisa menjaga komitmen serta melanjutkan progresnya satu persatu. Untuk itu KPK berharap dukungan dari kalangan pers dan pemerhati kebijakan di Sumut dalam upaya reformasi sistemik ini"Ujarnya.(RS1)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Laman